English Indonesia
Pengumuman :
English Indonesia
Penindakan Warga Negara Asing Yang Mengaku Sebagai Investor

Penindakan Warga Negara Asing Yang Mengaku Sebagai Investor

Jakarta, 12 Juli 2022 – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan kembali melakukan tindakan keimigrasian terhadap 6 Warga Negara Nepal berinisial BRM, KK, BC, NK, SK, dan DBG yang mengaku sebagai investor dari PT GI PVT dan PT SGE. Layaknya dua sisi mata uang koin, kemudahan berinvestasi yang diberikan pemerintah Indonesia kepada penanam modal asing tak hanya membawa manfaat, namun juga menciptakan celah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk dilakukannya pelanggaran Keimigrasian. “Adanya kemudahan berinvestasi di Indonesia bagi penanam modal asing tidak serta merta membuat petugas kami melonggarkan pengawasan terhadap permohonan izin tinggal yang diajukan oleh penanam modal asing tersebut. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Felucia Sengky Ratna, Kepala kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan. Kecurigaan petugas terhadap alamat penjamin bermula pada saat proses wawancara dan perekaman data biometrik untuk permohonan penerbitan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) atas nama keenam warga negara asing tersebut. Penelusuran lebih lanjut oleh petugas menemukan bahwa kedua perusahaan penjamin, PT GI PVT dan PT SGE, tidak ditemukan pada alamat yang tercantum dalam dokumen permohonan. Pemanggilan terhadap pihak penjamin pada tanggal 12 dan 19 Mei 2022 juga tidak dipenuhi karena alasan sakit. Tindakan selanjutnya, petugas mendatangi alamat tempat tinggal orang asing tersebut sebagaimana tertera pada permohonannya, namun alamat tersebut juga tidak sesuai. Beberapa upaya pencarian terus dilakukan melaui jaringan TIMPORA dan tanggal 14 Juni 2022, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan mengirimkan surat permohonan pencantuman ke dalam daftar Cegah dan Tangkal DPOK ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Kesimpulan berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa keberadaan perusahaan penjamin tidak ditemukan dan alamat tinggal orang asing juga tidak sesuai dengan keterangan yang tercantum pada permohonannya. Dengan demikian, 6 Warga Negara Nepal tersebut terbukti melanggar pasal 123 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu “setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain”.

#deportasi #ditjenimigrasi #kanwilkumhamdkijakarta

Next Post

Siaran Pers Serupa