Login to your account

Username
Password *
Remember Me
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan

Surabaya - Polisi berhasil mengamankan ratusan Kartu Keluarga (KK), Paspor, dan KTP palsu. Sayangnya, dua tersangka yang bermarkas di sebuah rumah di Dusun Masaran, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang masih buron.
Kasubdit IV Sumdaling Polda Jatim AKBP Maruli Siahaan awalnya mencurigai dua warga Sampang yang kedapatan memiliki paspor palsu sebagai sangu untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Ternyata benar, Siti yang memiliki paspor bernomor R195101 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Dumai dan Matnaton pemilik paspor bernomor S058338 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak, ilegal.
Kemudian, polisi menelusuri, dari mana Siti dan Matnaton mendapatkan paspor tersebut. Alhasil, polisi kemudian mengejar tersangka HB (pemilik rumah) dan SN yang diduga menjadi anak buah yang bertugas untuk mencetak dan mengisi blanko asli dengan stempel palsu.
"Kami datangi rumah tersangka, ternyata kosong. Tapi di situ kami temukan ratusan lembar blanko KK, KTP dan paspor asli. Dugaan sementara, blanko tersebut diisi sendiri oleh tersangka. Tersangka juga memiliki banyak koleksi stempel," kata AKBP Maruli Siahaan di Mapolda Jatim, Kamis (2/5/2013).
Maruli menduga, aktivitas dua tersangka ini sudah berlangsung sekitar 1 tahun belakangan ini. Pasalnya, barang bukti yang diamankan polisi menunjukkan tersangka memiliki banyak klien dan file-file biodata yang akan diisikan pada blanko KTP, KK dan paspor kosong.
Barang bukti yang diamankan polisi yakni 260 KTP, 26 KTP kosong, 22 KK, 46 sampul Paspor, 129 paspor yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Tanjung Perak, 2 paspor Jember, 3 paspor Surabaya, 1 paspor Malang. Tak hanya itu, polisi pun menemukan 216 blanko akte kelahiran kosong, 270 blanko akte kelahiran yang sudah terisi, 46 stempel, 140 blanko kosong KSK asli serta 10 surat nikah aspal.
"Di rumah tersangka, kami juga menemukan 1 unit laptop, 1 blackberry, 1 hape nokia, 20 bendel blanko KK asli, 2 mesin laminating, 2 printer, dan 2 adaptor," tambah dia. (nrm/bdh)

Layanan Paspor Haji 28 Hari

Written by | Published in: Berita |

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Tahapan pelayanan terhadap calon jemaah haji Sumsel dimulai. Untuk tahap awal, Kementerian Agama dan Kementerian Hukum dan HAM terhitung 13 Mei hingga 8 Juni melayani pembuatan paspor haji. Pembuatan paspor tersebut gratis karena diambil dari biaya optimalisasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).


Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi Kakanwil Kemenag Sumsel Drs H Najib Khaitami MM, dan Kakanwil Kemenkum-HAM Sumsel Rinto Hakim SH, MH, Selasa (7/5/2013) dan jajaran di Kanwil Kemenag Sumsel Jl Ade Irma Nasution.

Biaya penerbitan paspor haji untuk keberangkatan haji tahun 2013 ini ti dak mengalami perubahahan dibanding tahun lalu, yaitu Rp 255 ribu/jamaah. Pembuatan paspor terjadwal mulai tanggal 15 Mei sampai 08 Juni 2013.

Kakanwil Kemenag Sumsel Drs H Najib Haitami MM kepada wartawan mengatakan, seperti tahun-tahun sebelumnya, pembuatan paspor jamaah calon haji (JCH) asal Sumsel berlangsung di dua tempat, yaitu Kantor Imigrasi Kelas I Palembang dan Kantor Imigrasi Kelas II Muaraenim.

"Saat ini sudah memasuki bulan Rajab, artinya waktu keberangkatan ke Tanah Suci tidak lama lagi," katanya.

Dikatakan, sebanyak 4.436 JCH asal Palembang, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, dan Musi Banyuasin pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Palembang. Sedangkan 1.917 JCH asal Muaraenim, OKU Timur, OKU, Musi Rawas, Lubuklinggau, Lahat, Prabumulih, Pagaralam, dan Empat Lawan membuat di layanan Paspor haji di Kantor Imigrasi Muaraenim.

"Saya minta Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota untuk mendata jumlah JCH yang masuk alokasi porsi keberangkatan dan akan berangkat tahun 1434 H/2013 M," katanya.

Sehari Capai 50 Pemohon Pembuatan Paspor

Written by | Published in: Berita |

Tribun Pekanbaru - Selasa, 7 Mei 2013 19:44 WIB

TRIBUNPEKANBARU.COM, DUMAI - Kantor Imigrasi Kelas II Kota Dumai berupaya menertibkan calo dan biro jasa pembuatan paspor, selama ini meresahkan masyarakat yang akan mengurus paspor. Ada 11 biro jasa dan calo yang tidak diperpanjang perizinannya oleh Kantor Imigrasi Dumai.

Antara – Rab, 8 Mei 2013

Kupang (ANTARA) - Pihak Imigrasi Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) akan segera mendeportasi 12 dari 15 imigran gelap asal Sudan ke negara asalnya, atas tuduhan memasuki wilayah hukum Indonesia tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian. 

"Imigran gelap asal Sudan ini diamankan aparat kepolisian di wilayah Kabupaten Rote Ndao, pekan lalu. Mereka ingin menyeberang ke Australia untuk mendapat suaka di negeri Kanguru tersebut," kata Kepala Imigrasi Kupang Silvester Sili Laba di Kupang, Rabu. 

Ia menjelaskan pihaknya sedang menunggu surat persetujuan dari Direktorat Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta untuk memulangkan ke-12 imigran gelap asal Sudan itu ke negara asalnya. 

Menurut dia, semua imigran gelap yang diamankan di Pulau Rote pekan lalu itu sedang menjalani pemeriksaan, tetapi baru 12 imigran di antaranya yang sudah bisa dipulangkan ke negara asalnya. 

Ia menyebutkan imigran gelap asal Timur Tengah yang diamankan aparat kepolisian di Pulau Rote pada pekan lalu berjumlah 53 orang, yang terdiri atas 41 orang pria dan 12 orang wanita. 

Sili Laba mengatakan 22 dari 53 imigran tersebut berasal dari Somalia, 15 orang asal Sudan, 10 orang lainnya asal Bangladesh, serta enam orang sisanya asal Myanmar. 

"Semua imigran gelap yang ada, akan kita pulangkan ke negara asalnya masing-masing sesuai aturan hukum internasional yang berlaku," ujarnya. 

Proses pemulangan ini, kata dia, akan melibatkan lembaga-lembaga internasional seperti Organisasi Migrasi Internasional (IOM) yang bertugas dalam membantu mengurus kepulangan warga negara asing ke negara asal. 

Mengenai adanya permintaan suaka, dia mengatakan tidak berhak mengambil keputusan apapun karena merupakan kewenangan pemerintah pusat, serta Komisi Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR). 

"Tugas kami hanya melakukan proses pemeriksaan dan menyalurkan apa yang diinginkan warga negara asing yang diamankan, karena telah memasuki wilayah kita secara ilegal," demikian Silvester Sili Laba.(rr)

Liputan6.com, Jakarta : Keberadaan terpidana korupsi Susno Duadji masih simpang siur. Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri berpangkat Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan itu tak diketahui keberadaannya sejak gagal dieksekusi dari rumahnya di kawasan Dago, Bandung, Jawa Barat.

Tim jaksa eksekutor pun kini terus mencari keberadaan jenderal bintang tiga itu. Tak mau kecolongan, jaksa kini juga menggandeng pihak imigrasi untuk mencari Susno yang juga sudah dicegah bepergian ke luar negeri.


"Imigrasi baru saja meneriima surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi DKI dengan nomor R-577/01.1/Ft/04/2013 tgl.26.04.2013," kata Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana dalam pesan singkatnya kepada Liputan6.com di Jakarta, Sabtu (27/4/2013).

Denny menjelaskan, surat itu berisi permintaan bantuan pencarian atau penangkapan terhadap Susno Duadji. "Dengan demikian, Kemenkumham terus meningkatkan kerjasama dengan kejaksaan untuk pelaksanaan eksekusi yang bersangkutan," ujarnya.

Menurut Denny, pembangkangan hukum yang dilakukan Susno tak dapat dibiarkan. "Dan harus segera diakhiri demi tegaknya wibawa hukum di tanah air," ujarnya.

Sebelumnya, pengacara Susno, Fredrich Yunadi, menyatakan setelah gagal dieksekusi kejaksaan, Susno kembali ke Jakarta. "Beliau langsung pulang ke Jakarta dan langsung minta perlindungan LPSK," kata Fredrich saat berbincang dengan Liputan6.com, Kamis 25 April.

Susno divonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 3,5 tahun penjara dan harus mengganti kerugian negara Rp 4,2 miliar. Susno dinyatakan terbukti bersalah karena menerima suap saat menangani perkara PT Salmah Arowana Lestari dan kasus korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008.

Susno kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun, pengadilan menolak upaya banding tersebut. Kecewa dengan putusan tersebut, ia melakukan upaya kasasi ke MA yang akhirnya juga ditolak.

Jaksa berulang kali gagal mengeksekusi Susno. Sebab, Susno selalu beralasan sudah menjalani putusan MA dengan membayar biaya perkara Rp 2.500. Selain itu, putusan MA tidak menyebutkan perintah penahanan. (Ary)

JAKARTA – Perlawanan mantan Kabareskrim Susno Duadji agar tidak dieksekusi kejaksaan, tampaknya, bakal gagal. Setelah Mabes Polri menyatakan tidak akan melindungi, kini giliran imigrasi yang turun tangan. Jika berani ke luar negeri, Susno langsung dibekuk.

 

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta meminta bantuan ke Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Melalui surat bernomor R-577/01.1/Ft/04/2013, secara resmi mereka meminta bantuan imigrasi untuk mencari dan menangkap Susno.

 

Waspadai Pergerakan WNA

Written by | Published in: Berita Nasional |

Padang, Padek—Terbuka­nya era pasar global, mening­katkan jumlah warga negara asing (WNA) mengunjungi Indo­nesia. Di balik potensi pe­ning­katan devisa negara, pe­me­rintah maupun masyarakat juga tidak boleh lengah dalam mengantisipasi kepentingan warga asing yang bermaksud mengambil keuntungan secara ilegal. Salah satu yang patut diwaspadai dari kehadiran orang asing, terkait peredaran narkotika, serta perdagangan manusia (human trafficking).

Kewaspadaan dan antisi­pasi akan kedua hal negatif ter­sebut terungkap dalam Ra­pat Koordinasi Pembentukan Tim Pe­ngawasan Orang Asing (Tim­­­­pora) Sumbar yang dige­lar Kantor Kementerian Hu­kum dan HAM Sumbar di Hotel Axana Padang, Selasa (16/4).

”Pergerakan warga negara asing di daerah, juga perlu diawasi secara intens oleh Timpora. Monitoring diarahkan kepada orang asing yang dicurigai melakukan tin­da­kan melanggar hukum. Se­lan­jutnya, hasil pengawasan akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Kegiatan WNA yang bermanfaat, seperti kegiatan ekonomi dan pendi­dikan, tak perlu diawasi secara ber­lebihan. Namun jika kegia­tan WNA tersebut sudah me­nga­rah kepada hal yang tidak baik, harus diawasi secara ke­tat,” tegas Kepala Kantor Ke­menkumHAM Sumbar, Sudir­man D Hury usai acara.

Pengawasan harus dilaku­kan intensif oleh Timpora, untuk mendeteksi dini terha­dap kegiatan orang asing yang tidak sesuai undang-undang (UU). Tugas pengawasan itu dilindungi surat keputusan (SK) pembentukan Timpora. “Koordinasi bersama hari ini (kemarin, red) bertujuan me­nggali petapeta permasalahan untuk dipecahkan bersama,” jelasnya.

Jika perlu ada penegakan hukum keimigrasian, imbuh dia, penyelesaiannya tunduk kepada UU No. 6/2011 tentang Keimigrasian. Sesuai fungsi pokoknya, jika ada perkara pidana diserahkan kepada kepolisian. “Makanya untuk antisipasi perlu pengawasan, seperti wajib lapor RT 1 x 24 jam,” tambahnya.

Pertemuan ini dihadiri utusan instansi terkait yang menangani kegia­tan dan kebe­radaan orang asing. Di anta­ranya perwakilan Imigrasi, Ko­mandan Pos Ang­ka­tan Laut, Anggota BIN, TNI/Polri, Pol PP, Linmas Provinsi, Badan Kesbangpol, Bagian Dukcapil Dinas Tenaga Kerja dan Tran­smigrasi, Dinas Pe­mu­da Olah­raga, dan lain-lain.

“Tugas Timpora adalah memberikan saran dan per­timbangan kepada kepala dae­rah tentang pelaksanaan dan pengawasan orang asing. Saat ini di Sumbar, terdapat 298 orang asing di Padang dan 80 orang di Bukittinggi. Ini belum termasuk jumlah pela­jar 20 orang di Padang dan 13 orang di Bukittinggi. Saya meng­harapkan pasca­pem­ben­tu­kan, Timpora segera bekerja setiap saat. Hasil pengamatan dan pengawasan orang asing itu dapat dilaporkan ke pihak Imigrasi atau pengawas orang asing tingkat provinsi atau pusat,” tuturnya.

Menurut Sudirman, pen­ting­nya pengawasan terhadap keberadaan orang asing adalah demi menghindari potensi gangguan keamanan dan ke­nya­manan daerah. “Potensi pelanggaran administrasi ter­kait izin tinggal wisatawan man­canegara, juga layak di­was­padai. Dalam hal ini, peran kantor imigrasi sangat stra­tegis, sesuai UU No 6 Tahun 2011 Tentang Ke­imigra­sian,” jelasnya.

Kepala Kantor Imigrasi Pa­dang, Elfinur menjelaskan pe­nanganan orang asing terba­tas pada pengawasan fung­sio­nal, dengan terus melakukan koor­dinasi dengan instansi ter­kait. “Belum ada perma­sala­han ter­kait keberadaan warga asing di Sumbar,” pungkasnya.(*)

Sosialisasi Atasi Imigran Gelap

Written by | Published in: Humas |

INILAH, Ciamis –Kantor Imigrasi Tasikmalaya terus melakukan sosialisasi penanggulangan imigran gelap yang kerap masuk ke wilayah pantai priangan meliputi Tasikmalaya, Ciamis, dan daerah perairan lainnya.

Sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk bisa bekerjasama menanggulangi imigran gelap yang kerap menjadikan wilayah priangan sebagai satu daerah penyebrangan menuju Australia.

Makassar – Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas 1 Makassar melaksanakan penggembelang mental pegawainya melalui kegiata ESQ di Hotel Swiss Belin, Makassar, Sabtu (13/04/2013) hingga Minggu (14/0s/2013).

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pejabat struktural maupun staf fungsional yang selama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Deportasi Warga Negara Belanda

Written by | Published in: Humas |

Kantor Imigrasi Jakarta Selatan akan Mendeportasi Warga Negara Belanda an. Robert Hulsebos karena Diduga Melakukan Penyalahgunaan Izin Tinggal

 

Page 13 of 13

Peta Lokasi

Alamat Kontak

Jl. Warung Buncit Raya No. 207
Jakarta Selatan 12790

Phone : (021)79170912 , (021)79170913,
Fax : (021)79170914
Email :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Twitt @kanim_jaksel   Facebook Kanim_jaksel

 

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

 

Hotline : 081383735382 (Jam Kerja)

Email    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.