Login to your account

Username
Password *
Remember Me

KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN TENTANG PENCEGAHAN TKI NONPROSEDURAL

Published in: Berita

JAKARTA SELATAN  Jakarta (20/03) – Sehubungan dengan banyak terdapatnya Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dengan modus operandinya adalah menjadikan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non-prosedural melalui motif umroh, haji khusus, magang, bursa kerja khusus, kunjungan keluarga, dan wisata, maka perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Dalam rangka pencegahan terjadinya TKI non-prosedural pada saat proses penerbitan paspor dan/atau pemeriksaan keimigrasian di TPI, maka diterbitkan Surat Edaran Direktur Jendeal Imigrasi Nomor.IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan TKI non-prosedural, yang ditetapkan tanggal 24 Februari 2017;
  2. Tujuannya adalah untuk dijadikan petunjuk bagi seluruh jajaran imigrasi pada saat melakukan proses penerbitan paspor dan/atau pemeriksaan keimigrasian di TPI guna mencegah terjadinya TKI non-prosedural;
  3. Untuk itu maka, setiap WNI yang akan membuat Paspor RI dalam rangka bekerja di Luar Negeri sebagai TKI, disamping melampirkan persyaratan umum seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran, diwajibkan juga melampirkan Surat Rekomendasi Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota dan surat telah melakukan pemeriksaan kesehatan di Sarana Kesehatan (SARKES) yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan;
  4. Untuk mengetahui kebenaran dan keabsahan Surat Rekomendasi Paspor dari Kantor Dinas Ketenagakerjaan tersebut, Petugas         Imigrasi diharuskan melakukan verifikasi dengan cara memeriksa melalui Simkim,  jika  tidak terdaftar maka permohonan pembuatan paspor yang bersangkutan ditolak;
  5. Jika pada saat diwawancara pemohon tidak mengakui terus terang akan bekerja, melainkan mengaku kunjungannya ke Luar Negeri untuk  berwisata, kunjungan keluarga, umroh, haji non-kuota, ziarah, magang pada perusahaan di Luar Negeri. Terhadap hal ini Petugas Imigrasi wajib mendalaminya saat wawancara dengan menggali informasi lain. Disamping itu harus juga diperiksa hal hal yang berkaitan dengan profilinggesture/ body language, dimana Petugas harus memperoleh keyakinan terhadap maksud dan tujuannya ke Luar Negeri;
  6. Untuk memperoleh keyakinan, Petugas Imigrasi diberi kewenangan  untuk meminta persyaratan tambahan seperti misalnya :
  • Jika akan kunjungan keluarga, meminta surat undangan dan jaminan dan paspor dari keluarganya di Luar Negeri;
  • Jika mengaku akan menunaikan ibadah umroh atau haji non kuota, diharuskan melampirkan Surat Rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan surat Pernyataan/Jaminan dari Perusahaan Penyelenggara Ibadah Haji/Umroh (PPIH/PPIU) yang menjamin keberangkatan dan kepulangannya ke Indonesia;

          Kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Imigrasi tersebut merupakan bagian dari Pengawasan Keimigrasian terhadap WNI dan merupakan upaya pencegahan terjadinya TKI non-prosedural.

      7. Demikian halnya prosedur pada saat pemeriksaan di TPI: Mengenai persyaratannya, disamping melampirkan paspor dan bukti return tiket fix, petugas imigrasi di TPI diberi wewenang untuk melakukan tindakan sebagaimana tersebut diatas;     

      8. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan baik pada saat pemeriksaan permohonan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi, maupun pada saat pemeriksaan di TPI ditemukan kecurigaan dan terindikasi akan bekerja di Luar Negeri secara non-prosedural maka Petugas                 Imigrasi diberikan  wewenang untuk Menolak keberangkatannya.

 

TPPO adalah kejahatan Transnational Organized Crime yang bersifat luar biasa, sehingga dalam penangannya memerlukan cara yang luar biasa (extra ordinary), peran Direktorat Jenderal Imigrasi adalah mengintensifkan pengawasan terhadap WNI yang akan mengajukan permohonan Paspor dan keluar dari wilayah RI melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

 

Kabag Humas dan Umum

 

t.t.d

 

Agung Sampurno

NIP.19721107 199903 1 001

Read 1243 times

Peta Lokasi

Alamat Kontak

Jl. Warung Buncit Raya No. 207
Jakarta Selatan 12790

Phone : (021)79170912 , (021)79170913,
Fax : (021)79170914
Email :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Twitt @kanim_jaksel   Facebook Kanim_jaksel

 

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

 

Hotline : 081383735382 (Jam Kerja)

Email    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.